PUSEKESMAS TEPPO, KAB. PINRANG

       Penanganan pengaduan masyarakat di Puskesmas dilakukan melalui layanan PIPP (Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan) atau Tim Pengelola Pengaduan. Pengaduan diterima lewat saluran langsung maupun digital (seperti WhatsApp, kotak saran, atau aplikasi), lalu dicatat, dianalisis oleh tim mutu, dan ditindaklanjuti untuk perbaikan pelayanan. Saluran Pengaduan Langsung: Datang ke petugas PIPP di area pendaftaran atau ruang informasi. Tidak Langsung: Melalui pesan WhatsApp, telepon, media sosial resmi, kotak saran, atau platform nasional seperti SP4N-LAPOR!. Alur PenangananPenerimaan: Petugas menerima dan mencatat identitas pelapor beserta isi keluhan atau saran. Verifikasi & Analisis: Tim pengaduan dan tim mutu memeriksa kebenaran laporan serta menilai tingkat masalah. Tindak Lanjut: Puskesmas memberikan solusi atau perbaikan atas kendala yang dikeluhkan. Umpan Balik: Hasil penanganan disampaikan kembali kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. Berikut...

        Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai Permenpanrb Nomor 14 Tahun 2017 adalah kegiatan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di instansi pemerintah. Pelaksanaannya kini juga dioptimalkan secara digital melalui platform SKM Online . 9 Unsur Utama SKM Berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017, kuesioner SKM mencakup 9 unsur penilaian: Persyaratan: Syarat jenis pelayanan. Sistem, mekanisme, dan prosedur: Kemudahan alur pelayanan. Waktu pelayanan: Kecepatan dan ketepatan waktu. Biaya/tarif: Kewajaran atau kejelasan biaya (gratis/tidak). Produk spesifikasi jenis pelayanan: Kesesuaian hasil layanan. Kompetensi pelaksana: Kemampuan/keahlian petugas. Perilaku pelaksana: Kesopanan dan keramahan petugas. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan: Tindak lanjut komplain. Sarana dan prasarana: Kenyamanan fasilitas pendukung.   Kategori Mutu dan Nilai IKM Hasil survei diolah menjadi Nilai I...

  Program pemerintah dalam pengelolaan sampah saat ini berfokus pada transformasi tata kelola nasional, termasuk penghapusan sistem pembuangan terbuka ( open dumping ) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), penguatan fasilitas berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta penerapan teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) . Fokus Utama Kebijakan Pemerintah Stop Open Dumping: Target penghapusan total pembuangan sampah terbuka di TPA secara bertahap agar beralih ke pemrosesan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Pengembangan TPS 3R: Mendorong Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle di skala komunal atau kawasan permukiman dengan melibatkan peran aktif masyarakat. PSEL (Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik): Program strategis untuk mengubah sampah di perkotaan menjadi sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.   Extended Producer Responsibility (EPR): Kebijakan yang mewajibkan produsen ikut bertanggung jawab dan membiayai pengelolaan kemasan atau s...

         Gerakan  “Indonesia ASRI”  (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai bagian dari upaya pemerintah membangun Indonesia yang lebih aman, sehat, bersih, dan tertata. Inisiatif ini sejalan dengan visi penguatan kualitas hidup masyarakat serta pembangunan berkelanjutan. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa konsep Indonesia ASRI bukan sekadar slogan, melainkan pendekatan strategis untuk mendorong ketertiban lingkungan, kesehatan publik, dan budaya gotong royong. Gerakan ini hadir di tengah tantangan nasional seperti pengelolaan sampah, perubahan iklim, ketahanan kesehatan pasca-pandemi, serta kebutuhan memperkuat ketertiban sosial. Secara konseptual, Indonesia ASRI juga sejalan dengan agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada aspek kesehatan, sanitasi, kota berkelanjutan, dan lingkungan hidup. Indonesia ASRI dirancang sebagai platform kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencipta...

       Tim Medis gabungan Puskesmas Teppo dan Puskesmas Malimpung Dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 81 tahun yang dilaksanakan di Kelurahan Maccirinna Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.         Serta Kepala Puskesmas Teppo dan staf Puskesmas ikut serta dalam rangkaian upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 81 tahun yang berlangsung secara hikmat dan lancar. 

Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis berupa janji dan kesanggupan dari instansi penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Fungsi dan Tujuan Menyatakan kesanggupan pemberi layanan. Memberikan kepastian dan acuan bagi masyarakat. Menjadi dasar evaluasi kinerja instansi. Isi Pokok Maklumat Pelayanan Janji memberi pelayanan sesuai standar. Kesanggupan memberi pelayanan tepat waktu. Kesiapan menerima sanksi jika melanggar janji. Kesiapan melakukan perbaikan secara terus-menerus.  

Lokakarya Mini Bulanan Lintas Sektor merupakan kegiatan pertemuan antara petugas puskesmas dengan sektor terkait untuk meningkatkan kerjasama tim, memantau cakupan pelayanan puskesmas dan membina peran serta masyarakat secara terpadu agar dapat meningkatkan fungsi puskesmas. Dalam rangka penguatan program kerja dan sebagai bentuk upaya penggalangan serta pemantauan kegiatan sesuai dengan perencanaan, puskesmas di wilayah kerja UPT Puskesmas Teppo melaksanakan kegiatan Lokakarya Mini Lintas Sektor melalui kerjasama tim baik lintas program maupun lintas sektor. Kegiatan Lintas sektor ini dihadiri oleh beberapa instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang yang diwakili Tim TPCB Dahlia Dinas Kesehatan, Camat Patampanua, Danramil 1404, Kapolsek Patampanua, KUA Kecamatan Patampanua, Ketua TP-PKK Se-kecamatan Patampanua, Koordinator Korwil Patampanua, Para Bidan desa, serta para Lurah dan Kepala Desa.  Pemimpin UPT Puskesmas Teppo dalam sambutannya yaitu mengenai Capaian CKG...